Maman S. Mahayana
http://mahayana-mahadewa.com/
“Situasi pengajaran sastra di sekolah menengah saat ini tidak hanya memprihatinkan, tapi sudah pada taraf ‘mengerikan’…. Yang diajarkan justru definisi-definisi, sedangkan tentang bagaimana karya itu sendiri malah tidak diberikan.” Demikian pendapat pengamat sastra, B. Rahmanto (Kompas, 5/9/1996). Mengapa terjadi demikian; di mana akar masalahnya sehingga pengajaran sastra di sekolah acapkali muncul sebagai keprihatinan yang tak berkesudahan?
Jika kita bercermin pada sejarah, pada masa lalu ketika negeri ini baru merdeka (1945) dan lepas dari rongrongan Belanda (akhir 1949), ketika itulah sesungguhnya dasar pengajaran kesusastraan Indonesia, dipancangkan. Kondisinya terus bergulir sampai sekarang, sebab masyarakat kita selalu memandang kesusastraan sebagai bagian yang tak penting dalam kehidupan ini. Ia lalu seakan-akan memperoleh pembenaran, lantaran para birokrat pemegang kekuasaan juga bersikap begitu. Akibatnya, kesusastraan Indonesia lalu dipinggirkan, disisihkan, dinomorsekiankan.
***
Dalam perjalanan sejarah kesusastraan Indonesia, dasawarsa 1950-an sebenarnya merupakan masa yang paling semarak dibandingkan masa sebelumnya. Berbagai pandangan dan keberagaman sikap dalam mengusahakan kehidupan kesusastraan di masa mendatang, justru lebih ramai dalam dasawarsa ini dibandingkan masa Pujangga Baru. Situasi itu dimungkinkan dengan munculnya berbagai majalah dan surat kabar yang menyediakan rubrik-rubrik sastra. Maka, betapapun dalam sepuluh tahun itu, novel yang terbit hanya 49 buku, antologi cerpen 48 buku, puisi 32 buku, drama 90 naskah dan antologi esai 43 buku, jumlah itu sebenarnya sama sekali tidak mewakili situasi kehidupan kesusastraan Indonesia masa itu.
Menurut Sapardi Djoko Damono (1978) yang meneliti pemuatan cerpen, drama, puisi dan esai dalam 24 majalah yang terbit waktu itu, jumlah cerpen tercatat 1823, drama 30, puisi 2930, dan esai 770. Sedangkan cerpen, drama, puisi dan esai terjemahan masing-masing tercatat 331 cerpen, 39 drama, 102 puisi, dan 94 esai. Adapun yang dicatat Kratz (1988) dalam 55 majalah yang terbit tahun 1950-an adalah 6291 puisi, 5043 prosa (cerpen + cerbung), dan 75 naskah drama. Dari jumlah yang dicatat Damono dan Kratz itu, ada di antaranya yang lalu diterbitkan sebagai buku, tetapi sebagian besar, hingga kini masih tersimpan dalam lembaran majalah itu.
Data kuantitatif itu, belum termasuk karya sastra yang dimuat majalah yang belum diteliti Damono dan Kratz. Koleksi Perpustakaan Nasional, misalnya, masih menyimpan sekitar 140-an majalah terbitan tahun 1950-an di luar sampel kedua peneliti tadi. Jumlah itu, niscaya akan membengkak jika kita juga meneliti karya sastra yang terbit dalam lembaran-lembaran suratkabar. Dengan begitu, jelas bahwa peta kesusastraan Indonesia waktu itu mustahil tergambarkan jika hanya mengandalkan karya-karya sastra yang diterbitkan sebagai buku, sebagaimana yang dilakukan Teeuw. Lalu bagaimana hubungannya dengan pengajaran sastra di sekolah?
***
Kesemarakan kesusastraan Indonesia dalam majalah dan surat kabar itu, ternyata sama sekali tidak didukung oleh penerbitan buku-buku pelajaran sastra. Dimasukkannya pelajaran bahasa dan sastra Indonesia sebagai mata ujian negara waktu itu, dimanfaatkan penerbit-penerbit swasta semata-mata untuk kepentingan mencari untung. Buku-buku Jassin seperti Kesusastraan Indonesia Di Masa Jepang (1948), Gema Tanah Air (1948), Tifa Penyair dan Daerahnja (1952), Kesusasteraan Indonesia dalam Kritik dan Essay (1953), Chairil Anwar Pelopor Angkatan 45 (1956), di tahun 1950-an memang dicetak ulang. Begitu juga buku Amal Hamzah, Buku dan Penulis (1950), A. Teeuw, Pokok dan Tokoh (1952), Zuber Usman, Kesusastraan Baru Indonesia (1957), mengalami hal yang sama. Namun, buku-buku itu, selain cenderung lebih bersifat kesejarahan dan tidak bersifat apresiatif, juga terlalu ‘berat’ bagi lulusan SGB dan SGA waktu itu jika kelak mereka menjadi guru SD dan SMP dan berhadapan langsung dengan murid-muridnya.
Hal yang juga dirasakan oleh guru-guru SMA. Ada pertimbangan praktis bagi guru-guru SD, SMP dan SMA kala itu. Dalam ujian negara pelajaran bahasa dan sastra Indonesia di semua tingkatan sekolah, tidak mensyaratkan pemahaman siswa terhadap karya sastra, melainkan tuntutan untuk menghapal nama-nama pengarang, judul buku, pembabakan angkatan, tahun penerbitannya, dan berbagai contoh baku gaya bahasa. Akibatnya, yang dipentingkan adalah: benar menjawab soal dan lulus ujian dan bukan memahami karyanya. Jadi, yang penting adalah siswa dapat menjawab soal ujian dengan benar, meskipun ia belum pernah membaca karya sastra Indonesia.
Bagaimana dampaknya dengan sistem pengajaran sastra yang seperti itu? Secara cerdik penerbit-penerbit swasta yang bermunculan waktu itu memanfaatkan kebutuhan mendesak bahan pelajaran sastra, termasuk di dalamnya soal-soal pelajaran tersebut. Maka, buku-buku model soal-jawab, sari kesusastraan, persiapan ujian, latihan ujian dan buku sejenisnya menjadi rebutan para penerbit.
Pada dasawarsa tahun 1950-an itu, dari sekitar 157 penerbit swasta yang tersebar di kota besar di Indonesia, kurang dari 10 penerbit yang menerbitkan buku sastra. Selebihnya menerbitkan buku pelajaran sekolah, termasuk pelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Sebagai bahan perbandingan, buku sastra (puisi, novel, antologi cerpen, dan drama–termasuk yang dimuat dalam majalah) yang diterbitkan waktu itu berjumlah 237 buah, sedangkan buku pelajaran sastra –tak termasuk buku pelajaran bahasa Indonesia yang di dalamnya juga memuat soal-soal kesusastraan–, tercatat 126 buku. Buku-buku seperti itulah yang kemudian digunakan para guru dalam pengajaran sastra di sekolah-sekolah.
Jadi, bolehlah dikatakan, bahwa pemancangan pelajaran kesusastraan dalam dunia pendidikan kita, terjadi dengan sistem yang seperti itu. Masalahnya jelas. Pertama, sistem pendidikan kita di awal kemerdekaan lebih menyerupai sistem coba-coba. Dari 17 Agustus 1945 sampai 2 Oktober 1946, jabatan Menteri PPK telah empat kali gonta-ganti. Sistem pendidikan pun, masih bongkar-pasang. Kedua, pembukaan sekolah lebih mengutamakan sekolah kejuruan teknik mengingat kebutuhan tenaga kerja praktis sangat mendesak. Ketiga, pembagian ilmu untuk perguruan tinggi, yaitu ilmu alam, ilmu kebudian dan ilmu sosial, telah menempatkan pendidikan kesusastraan makin terpojok; terkesan sebagai pelengkap. Sistem pendidikan itulah yang terus bergulir hingga kini yang ekornya menempatkan pengajaran sastra cuma pelengkap; sampingan.
***
Demikianlah, keluhan dengan memprihatinkan pengajaran sastra di sekolah, laksana protes anak tiri yang menuntut diakui sebagai anak emas. Harapan agar pengajaran kesusastraan di sekolah tak menekankan bentuk hapalan dan lebih bersifat apresiatif, tetap akan terbentur pada sistem pendidikan kita yang selalu memicingkan mata terhadap pendidikan moral lewat pengajaran kesusastraan ini. Benturan lainnya datang pula dari guru-guru yang lebih suka cari praktisnya; membuat soal yang jawabannya sudah baku. Atau, guru-gurunya sendiri yang terlalu malas membaca khasanah kesusastraan kita, apalagi mengikuti perkembangannya.
Lalu, langkah apa yang mesti diambil untuk memecahkan masalahnya? Inilah (mungkin) solusinya: Pertama, peninjauan kembali (atau perombakan) sistem pengajaran sastra di semua tingkat pendidikan, teristimewa pendidikan untuk mencetak guru sastra. Kedua, pelibatan sastrawan secara aktif dalam pengajaran sastra di semua sekolah, termasuk di sekolah kejuruan. Ketiga, pemisahan pelajaran bahasa Indonesia dan sastra Indonesia.
Meski begitu, semuanya cuma mungkin terlaksana dengan baik, jika pihak pemerintah sendiri menanggapi secara positif masalah itu. Selama pemerintah memicingkan mata terhadap kesusastraan bangsanya, selama itu pula keprihatinan berkepanjangan akan terus muncul sebagai asap; hilang dalam sekejap. Itulah kehidupan kesusastraan kita dalam dunia pendidikan bangsa ini.
http://mahayana-mahadewa.com/
“Situasi pengajaran sastra di sekolah menengah saat ini tidak hanya memprihatinkan, tapi sudah pada taraf ‘mengerikan’…. Yang diajarkan justru definisi-definisi, sedangkan tentang bagaimana karya itu sendiri malah tidak diberikan.” Demikian pendapat pengamat sastra, B. Rahmanto (Kompas, 5/9/1996). Mengapa terjadi demikian; di mana akar masalahnya sehingga pengajaran sastra di sekolah acapkali muncul sebagai keprihatinan yang tak berkesudahan?
Jika kita bercermin pada sejarah, pada masa lalu ketika negeri ini baru merdeka (1945) dan lepas dari rongrongan Belanda (akhir 1949), ketika itulah sesungguhnya dasar pengajaran kesusastraan Indonesia, dipancangkan. Kondisinya terus bergulir sampai sekarang, sebab masyarakat kita selalu memandang kesusastraan sebagai bagian yang tak penting dalam kehidupan ini. Ia lalu seakan-akan memperoleh pembenaran, lantaran para birokrat pemegang kekuasaan juga bersikap begitu. Akibatnya, kesusastraan Indonesia lalu dipinggirkan, disisihkan, dinomorsekiankan.
***
Dalam perjalanan sejarah kesusastraan Indonesia, dasawarsa 1950-an sebenarnya merupakan masa yang paling semarak dibandingkan masa sebelumnya. Berbagai pandangan dan keberagaman sikap dalam mengusahakan kehidupan kesusastraan di masa mendatang, justru lebih ramai dalam dasawarsa ini dibandingkan masa Pujangga Baru. Situasi itu dimungkinkan dengan munculnya berbagai majalah dan surat kabar yang menyediakan rubrik-rubrik sastra. Maka, betapapun dalam sepuluh tahun itu, novel yang terbit hanya 49 buku, antologi cerpen 48 buku, puisi 32 buku, drama 90 naskah dan antologi esai 43 buku, jumlah itu sebenarnya sama sekali tidak mewakili situasi kehidupan kesusastraan Indonesia masa itu.
Menurut Sapardi Djoko Damono (1978) yang meneliti pemuatan cerpen, drama, puisi dan esai dalam 24 majalah yang terbit waktu itu, jumlah cerpen tercatat 1823, drama 30, puisi 2930, dan esai 770. Sedangkan cerpen, drama, puisi dan esai terjemahan masing-masing tercatat 331 cerpen, 39 drama, 102 puisi, dan 94 esai. Adapun yang dicatat Kratz (1988) dalam 55 majalah yang terbit tahun 1950-an adalah 6291 puisi, 5043 prosa (cerpen + cerbung), dan 75 naskah drama. Dari jumlah yang dicatat Damono dan Kratz itu, ada di antaranya yang lalu diterbitkan sebagai buku, tetapi sebagian besar, hingga kini masih tersimpan dalam lembaran majalah itu.
Data kuantitatif itu, belum termasuk karya sastra yang dimuat majalah yang belum diteliti Damono dan Kratz. Koleksi Perpustakaan Nasional, misalnya, masih menyimpan sekitar 140-an majalah terbitan tahun 1950-an di luar sampel kedua peneliti tadi. Jumlah itu, niscaya akan membengkak jika kita juga meneliti karya sastra yang terbit dalam lembaran-lembaran suratkabar. Dengan begitu, jelas bahwa peta kesusastraan Indonesia waktu itu mustahil tergambarkan jika hanya mengandalkan karya-karya sastra yang diterbitkan sebagai buku, sebagaimana yang dilakukan Teeuw. Lalu bagaimana hubungannya dengan pengajaran sastra di sekolah?
***
Kesemarakan kesusastraan Indonesia dalam majalah dan surat kabar itu, ternyata sama sekali tidak didukung oleh penerbitan buku-buku pelajaran sastra. Dimasukkannya pelajaran bahasa dan sastra Indonesia sebagai mata ujian negara waktu itu, dimanfaatkan penerbit-penerbit swasta semata-mata untuk kepentingan mencari untung. Buku-buku Jassin seperti Kesusastraan Indonesia Di Masa Jepang (1948), Gema Tanah Air (1948), Tifa Penyair dan Daerahnja (1952), Kesusasteraan Indonesia dalam Kritik dan Essay (1953), Chairil Anwar Pelopor Angkatan 45 (1956), di tahun 1950-an memang dicetak ulang. Begitu juga buku Amal Hamzah, Buku dan Penulis (1950), A. Teeuw, Pokok dan Tokoh (1952), Zuber Usman, Kesusastraan Baru Indonesia (1957), mengalami hal yang sama. Namun, buku-buku itu, selain cenderung lebih bersifat kesejarahan dan tidak bersifat apresiatif, juga terlalu ‘berat’ bagi lulusan SGB dan SGA waktu itu jika kelak mereka menjadi guru SD dan SMP dan berhadapan langsung dengan murid-muridnya.
Hal yang juga dirasakan oleh guru-guru SMA. Ada pertimbangan praktis bagi guru-guru SD, SMP dan SMA kala itu. Dalam ujian negara pelajaran bahasa dan sastra Indonesia di semua tingkatan sekolah, tidak mensyaratkan pemahaman siswa terhadap karya sastra, melainkan tuntutan untuk menghapal nama-nama pengarang, judul buku, pembabakan angkatan, tahun penerbitannya, dan berbagai contoh baku gaya bahasa. Akibatnya, yang dipentingkan adalah: benar menjawab soal dan lulus ujian dan bukan memahami karyanya. Jadi, yang penting adalah siswa dapat menjawab soal ujian dengan benar, meskipun ia belum pernah membaca karya sastra Indonesia.
Bagaimana dampaknya dengan sistem pengajaran sastra yang seperti itu? Secara cerdik penerbit-penerbit swasta yang bermunculan waktu itu memanfaatkan kebutuhan mendesak bahan pelajaran sastra, termasuk di dalamnya soal-soal pelajaran tersebut. Maka, buku-buku model soal-jawab, sari kesusastraan, persiapan ujian, latihan ujian dan buku sejenisnya menjadi rebutan para penerbit.
Pada dasawarsa tahun 1950-an itu, dari sekitar 157 penerbit swasta yang tersebar di kota besar di Indonesia, kurang dari 10 penerbit yang menerbitkan buku sastra. Selebihnya menerbitkan buku pelajaran sekolah, termasuk pelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Sebagai bahan perbandingan, buku sastra (puisi, novel, antologi cerpen, dan drama–termasuk yang dimuat dalam majalah) yang diterbitkan waktu itu berjumlah 237 buah, sedangkan buku pelajaran sastra –tak termasuk buku pelajaran bahasa Indonesia yang di dalamnya juga memuat soal-soal kesusastraan–, tercatat 126 buku. Buku-buku seperti itulah yang kemudian digunakan para guru dalam pengajaran sastra di sekolah-sekolah.
Jadi, bolehlah dikatakan, bahwa pemancangan pelajaran kesusastraan dalam dunia pendidikan kita, terjadi dengan sistem yang seperti itu. Masalahnya jelas. Pertama, sistem pendidikan kita di awal kemerdekaan lebih menyerupai sistem coba-coba. Dari 17 Agustus 1945 sampai 2 Oktober 1946, jabatan Menteri PPK telah empat kali gonta-ganti. Sistem pendidikan pun, masih bongkar-pasang. Kedua, pembukaan sekolah lebih mengutamakan sekolah kejuruan teknik mengingat kebutuhan tenaga kerja praktis sangat mendesak. Ketiga, pembagian ilmu untuk perguruan tinggi, yaitu ilmu alam, ilmu kebudian dan ilmu sosial, telah menempatkan pendidikan kesusastraan makin terpojok; terkesan sebagai pelengkap. Sistem pendidikan itulah yang terus bergulir hingga kini yang ekornya menempatkan pengajaran sastra cuma pelengkap; sampingan.
***
Demikianlah, keluhan dengan memprihatinkan pengajaran sastra di sekolah, laksana protes anak tiri yang menuntut diakui sebagai anak emas. Harapan agar pengajaran kesusastraan di sekolah tak menekankan bentuk hapalan dan lebih bersifat apresiatif, tetap akan terbentur pada sistem pendidikan kita yang selalu memicingkan mata terhadap pendidikan moral lewat pengajaran kesusastraan ini. Benturan lainnya datang pula dari guru-guru yang lebih suka cari praktisnya; membuat soal yang jawabannya sudah baku. Atau, guru-gurunya sendiri yang terlalu malas membaca khasanah kesusastraan kita, apalagi mengikuti perkembangannya.
Lalu, langkah apa yang mesti diambil untuk memecahkan masalahnya? Inilah (mungkin) solusinya: Pertama, peninjauan kembali (atau perombakan) sistem pengajaran sastra di semua tingkat pendidikan, teristimewa pendidikan untuk mencetak guru sastra. Kedua, pelibatan sastrawan secara aktif dalam pengajaran sastra di semua sekolah, termasuk di sekolah kejuruan. Ketiga, pemisahan pelajaran bahasa Indonesia dan sastra Indonesia.
Meski begitu, semuanya cuma mungkin terlaksana dengan baik, jika pihak pemerintah sendiri menanggapi secara positif masalah itu. Selama pemerintah memicingkan mata terhadap kesusastraan bangsanya, selama itu pula keprihatinan berkepanjangan akan terus muncul sebagai asap; hilang dalam sekejap. Itulah kehidupan kesusastraan kita dalam dunia pendidikan bangsa ini.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar