Fahrudin Nasrulloh*
http://www.jawapos.com/
Situasi sastra di Jatim terkini bergerak dalam tarikan krusial yang kian menyedot huru-hara tak berujung dan meruncing. Hal ini berawal saat Komunitas Salihara Jakarta mengundang enam sastrawan Jatim. Mereka adalah S. Yoga, Timur Budi Raja, Indra Tjahyadi, A. Muttaqien, Mardi Luhung, dan Steffany Irawan. Acara itu berlangsung pada 14 Juli 2010 di markas Salihara dengan tajuk diskusi ”Sastra Indonesia Mutakhir Jawa Timur”. Di media Facebook agenda itu juga diunggah dan direspons. Reaksi pun meruyak. Ada tanggapan yang biasa-biasa saja, dingin, bising di kepala, juga ada yang sinis. Misalnya, nongol komentar, ”Eh, mau jualan kambing ya di sana…” dan bla-bla-bla. Esai kuratorial Arif B. Prasetya tentang itu dia kirim dan ditayangkan di Jawa Pos (25/7/2010) lalu ditanggapi W. Haryanto (1/8/2010) yang menyorot politisasi sastra dan sentralisasi sastra Jatim oleh pihak Jakarta.
Lha, Jakarta ini didefinisikan sebagai apa dan siapa yang berkepentingan lebih politis di dalamnya? TUK dengan gerombolannya versus sastra Jatim atau keduanya berkolaborasi membikin arus sastra sendiri dan menenggelamkan wilayah riil sastra yang lain? Atau benarkah terjadi agresi DKJ (Dewan Kesenian Jakarta) dalam mengotak-atik sejarah sastra Jatim seperti yang disebut W. Haryanto dengan penghapusan sejumlah pengarang serta kapling-kapling pilihan estetik mereka? Ini seperti gerak ”lempar batu sembunyi saling tahu” antara yang dilawan dan yang melawan, ataukah hanya indikasi krisis identitas kepengarangan yang tersamar, dalam hiruk percepatan isu, kasak-kusuk sastra, sampai cas-cis-cusnya lewat berbagai media?
Kompor Tersulut
Politik sastra, apa pun bentuknya, dan upaya pemetaan sastra Jatim sebagaimana yang terlalu sering digembar-gemborkan oleh semacam dewan kesenian, padahal kenyataannya hanyalah omong kosong, jika ikhtiar itu sekadar diwujudkan dalam bentuk antologi puisi, misalnya. Maka tudingan miring W. Haryanto atas DKJT (Dewan Kesenian Jawa Timur) yang menerbitkan buku Pesta Penyair (2009) harus dilihat sebagai bukan usaha pemetaan atau penyortiran penyair-penyair pilihan yang diklaim bermutu. Sorotan urgen adalah bagaimana membaca pola kerja DKJT dalam mengurusi kesenian (sastra) dan mau turun ke lapangan menyusuri denyut komunitas-komunitas sastra atau penulis-penulis yang bersemai di 38 kota dan kabupaten di Jatim. Jelas ini butuh keringat lebih. Dan, si penuding ketidakberesan kerja DKJT ya percuma saja dan bisa lain perkara. Politik dagang kambing atau ”dagang sastra” di wilayah yang lebih luas ”dagang kesenian”, sudah lazim terjadi dan begitulah praktiknya. Seniman atau pertunjukan kesenian kerap dijadikan ”ganjal” untuk kepentingan politik praktis. Banyak dewan kesenian yang tidak sepi dari pertelingkahan dan pembusukan macam itu.
Karena itu, soal pemetaan sastra tidak cukup mengunduh lalu mengolah informasi dari pejabat DKJT, redaktur koran, ataupun kliping-kliping sastra. Tilikan historis, kronik situasi sosial, periodisasi, data tokoh-tokoh penggerak di dalamnya, hingga ritual sastra yang permanen sampai yang eksidentil harus menjadi kajian pula. Sebab, yang dinamakan ”pemetaan” adalah riset intensif, mendalam, upaya pembandingan, dan paham betul kenyataan di lapangan. Pemetaan harus mencari bahan dari yang kualitatif sampai yang kuantitatif. Tanpa bahan, atau bahan yang minim, mana mungkin bisa memetakannya.
Jadi, tulisan Arif B. Prasetya di Jawa Pos yang berlambar ”Jawa Timur Negeri Puisi” itu barangkali semata untuk hajatan Salihara yang sifatnya even. Alasan Arif memilih enam sastrawan Jatim mutakhir itu: ”Karya mereka saya nilai representatif untuk menampilkan sketsa perkembangan sastra Indonesia di Jawa Timur kiwari. Namun, selain soal kemutakhiran belaka, perkara intensitas kreatif, pencapaian estetik, dan kematangan pengucapan menjadi poin penting yang menentukan terpilihnya mereka sebagai wakil Jawa Timur di forum ini.”
Namanya juga kendurenan, alasan Arif tersebut sah-sah saja. Dan, W. Haryanto tak perlu kobongan jenggot, malah tanggapannya agak melenceng ke wilayah problem internal DKJT. Ini makin bikin panas atau dia sengaja menyoal ketidakbecusan lembaga tersebut. Sebagai kritik, itu baik dan korektif. Tapi, kritik yang dipersepsi negatif bisa jadi ”kompor mbleduk”. Ini angin (isu-isu sensitif) yang sengaja diembuskan atau berembus sendiri? Ataukah justru dia hendak menggelontorkan ”perang” TUK vs sastra Jatim? Wah, bisa jadi perang jilid kedua antar ”Boemipoetra” Saut Situmorang melawan ”TUKulisme” ini!
Lamunan Pemetaan Sastra Jatim
Perseliweran dialektika sastra di wilayah luar kekaryaan di Jatim nyata-nyata menjadi penyakit tersendiri yang juga mengimbas pada dangkalnya sejumlah tampilan wacana kesastraan atau even sastra yang digelar DKJT dan lembaga-lembaga kampus terkait sebagai jejaringnya. Misalnya, diskusi pada 20 Juli lalu di kampus Unair yang menggelindingkan tema Arah dan Perkembangan Sastra Jawa Timur. Tiga penelaah dihadirkan: Afrizal Malna (Geopolitik Sastra Jawa Timur: Identitas dan Tubuh yang Dilepaskan dari Bahasa), Tjahjono Widijanto (Meraba-raba Arah Perkembangan Warna Estetika Puisi Jawa Timur), dan Nu’man Zeus Anggara (Sekali Lagi Masa Depan Sastra Jawa Timur). Coba Anda cermati tema dan dua judul dari dua pengulas terakhir. Terkesan genit dan memang paparannya sebagaimana esai sastra pada umumnya yang sekadar referensial, bukan hasil riset. Dari tema dan judul demikian, seakan-akan sastra Jatim sangat mendesak dibeberkan petanya hingga perlu peramal dan diramal-ramalkan! Seperti ada penyakit ganas berbentuk ”watak anak jajahan” dan ”gampang amuk” yang teramat ”halus” yang diwariskan Untung Suropati dan Trunojoyo dalam melawan Kompeni. Di sela-sela obrolan seusai diskusi itu, Afrizal sambil menyupiti pangsitnya sempat bertanya kepada saya, ”Tadi diskusinya kok nggak bunyi ya?”
Surabaya ”Sisifus Gila”
Beberapa penggawa sastra Jatim seolah menanggung beban psikologis yang akut, latah, dan kekanak-kanakan (melebihi Sisifus gila) yang dihajar kalut bahwa diri mereka dan kelokalan ”Surabaya”-nya itu suram ditilap zaman dan khawatir tak mendapat tempat dalam sejarah sastra Indonesia. Istilah ”berpikir ala Jakarta” yang dialamatkan W. Haryanto kepada sejumlah orang yang disasarnya juga mengindikasikan bahwa model karya-karya mereka yang berbau-bau (tapi W menyebutnya dengan ”menjiplak”) Goenawan Muhammad, Sitok Srengenge, dan Sapardi Djoko Damono. Pola pikir penulis puisi yang terjangkiti sindrom ”anak jajahan”, minder tapi narsis, serta mengidap chauvinisme parah terlihat pada penyair A.F. Tuasikal. Dia menulis esai yang dipajang di Facebook-nya pada pertengahan Juli ini: ”Surabaya Kota tanpa Penyair”.
Di awal tulisan tersebut, Tuasikal menulis begini: ”Kita tahu bahwa Surabaya adalah kota terbesar kedua setelah Jakarta di negeri tercinta Republik Indonesia ini. Tapi, kini apalah arti sebuah kota besar bila tanpa atau tak ada penyairnya yang menjaga tradisi dan kekhasan kotanya. Yang saya maksudkan di sini bahwa Kota Surabaya kini hanya melahirkan para penyair dari luar kota, tidak melahirkan penyair dari kotanya sendiri.”
Jelas, dia tidak ngomong soal karya, tapi tentang tanah, urbanisasi, lapangan kerja, godaan gemerlap kota, krisis identitas, yang pastinya ahistoris dan tidak menilik Kota Surabaya sebagai ‘’sejarah sosial-politik yang terus bergerak”. Padahal, dia penyair asal Mojokerto. Namun, esainya tersebut jadi ”kue gurih” yang dikerubuti hingga mencapai seratusan penanggap: ada Nuruddin Asyhadie, Ragil Sukriwul, W. Haryanto, Saut Situmorang, Umar Fauzi Ballah, Sihar Ramses Simatupang, Halim H.D., Thendra Malako Sutan, Mashuri Alhamdulillah, Diana A.V. Sasa, Imam Muhtarom, dan lain-lain. Jadi, aneh bukan si Tuasikal ini?
Tuasikal juga menyebut bahwa, ”penyair-penyair yang terlahir di Surabaya kini cenderung pragmatis terhadap mainstream yang berbiak di Jakarta.” Begitu besar persoalan yang mengerami hidupnya, dan ini akan memerosotkan kerja kreatifnya. Rata-rata para penanggap itu memang menyerang ”Jakarta”. Gundukan beban ini makin mengawang-awang. Isu dan persoalan-persoalan kota, perubahannya, gerak pembangunannya, juga memengaruhi diri para penyair Jatim. Komentar Halim H.D. di esai Tuasikal itu cukup mengena: ”Surabaya, kota kedua terbesar di Nusantara. Jatim, provinsi terbesar di Nusantara. Surabaya memiliki gempita kepahlawanan. Surabaya serta Jatim memiliki sorak sorai ”kebudayaan arek”. Jatim juga menjadi populasi terbesar kaum Nahdliyin…. dan Jatim juga selalu menepuk sebagai wilayah di mana Majapahit menjadi miliknya. Dari Jatim juga ada suara tentang kebudayaan panji sebagai miliknya. Begitu banyak beban nilai dan sejarah bagi Surabaya dan Jatim. Aneh bin ajaib, kenapa pula pemetaan teater, sastra, selalu saja meminta pihak lain untuk memberikan validitasnya.”
Dinamika sastra kita, dalam hal ini di Jatim, mengalami percepatan yang luar biasa hingga kuasa menginstruksi wilayah privasi beserta eksesnya. Media Facebook dan yang sejenisnya menjelma menjadi medan gagasan, bahkan yang bermuatan ideologis, mulai ”gosip sastra” yang remeh-temeh, caci-makian, obral aib, proyek pemetaan sastra yang sekadar ”upacara”, hingga perang antarkubu sastra Jatim dengan hegemoni sastra Jakarta di atas.
Selamat merayakannya! (*)
*) Cerpenis dan pegiat Komunitas Lembah Pring Jombang
http://www.jawapos.com/
Situasi sastra di Jatim terkini bergerak dalam tarikan krusial yang kian menyedot huru-hara tak berujung dan meruncing. Hal ini berawal saat Komunitas Salihara Jakarta mengundang enam sastrawan Jatim. Mereka adalah S. Yoga, Timur Budi Raja, Indra Tjahyadi, A. Muttaqien, Mardi Luhung, dan Steffany Irawan. Acara itu berlangsung pada 14 Juli 2010 di markas Salihara dengan tajuk diskusi ”Sastra Indonesia Mutakhir Jawa Timur”. Di media Facebook agenda itu juga diunggah dan direspons. Reaksi pun meruyak. Ada tanggapan yang biasa-biasa saja, dingin, bising di kepala, juga ada yang sinis. Misalnya, nongol komentar, ”Eh, mau jualan kambing ya di sana…” dan bla-bla-bla. Esai kuratorial Arif B. Prasetya tentang itu dia kirim dan ditayangkan di Jawa Pos (25/7/2010) lalu ditanggapi W. Haryanto (1/8/2010) yang menyorot politisasi sastra dan sentralisasi sastra Jatim oleh pihak Jakarta.
Lha, Jakarta ini didefinisikan sebagai apa dan siapa yang berkepentingan lebih politis di dalamnya? TUK dengan gerombolannya versus sastra Jatim atau keduanya berkolaborasi membikin arus sastra sendiri dan menenggelamkan wilayah riil sastra yang lain? Atau benarkah terjadi agresi DKJ (Dewan Kesenian Jakarta) dalam mengotak-atik sejarah sastra Jatim seperti yang disebut W. Haryanto dengan penghapusan sejumlah pengarang serta kapling-kapling pilihan estetik mereka? Ini seperti gerak ”lempar batu sembunyi saling tahu” antara yang dilawan dan yang melawan, ataukah hanya indikasi krisis identitas kepengarangan yang tersamar, dalam hiruk percepatan isu, kasak-kusuk sastra, sampai cas-cis-cusnya lewat berbagai media?
Kompor Tersulut
Politik sastra, apa pun bentuknya, dan upaya pemetaan sastra Jatim sebagaimana yang terlalu sering digembar-gemborkan oleh semacam dewan kesenian, padahal kenyataannya hanyalah omong kosong, jika ikhtiar itu sekadar diwujudkan dalam bentuk antologi puisi, misalnya. Maka tudingan miring W. Haryanto atas DKJT (Dewan Kesenian Jawa Timur) yang menerbitkan buku Pesta Penyair (2009) harus dilihat sebagai bukan usaha pemetaan atau penyortiran penyair-penyair pilihan yang diklaim bermutu. Sorotan urgen adalah bagaimana membaca pola kerja DKJT dalam mengurusi kesenian (sastra) dan mau turun ke lapangan menyusuri denyut komunitas-komunitas sastra atau penulis-penulis yang bersemai di 38 kota dan kabupaten di Jatim. Jelas ini butuh keringat lebih. Dan, si penuding ketidakberesan kerja DKJT ya percuma saja dan bisa lain perkara. Politik dagang kambing atau ”dagang sastra” di wilayah yang lebih luas ”dagang kesenian”, sudah lazim terjadi dan begitulah praktiknya. Seniman atau pertunjukan kesenian kerap dijadikan ”ganjal” untuk kepentingan politik praktis. Banyak dewan kesenian yang tidak sepi dari pertelingkahan dan pembusukan macam itu.
Karena itu, soal pemetaan sastra tidak cukup mengunduh lalu mengolah informasi dari pejabat DKJT, redaktur koran, ataupun kliping-kliping sastra. Tilikan historis, kronik situasi sosial, periodisasi, data tokoh-tokoh penggerak di dalamnya, hingga ritual sastra yang permanen sampai yang eksidentil harus menjadi kajian pula. Sebab, yang dinamakan ”pemetaan” adalah riset intensif, mendalam, upaya pembandingan, dan paham betul kenyataan di lapangan. Pemetaan harus mencari bahan dari yang kualitatif sampai yang kuantitatif. Tanpa bahan, atau bahan yang minim, mana mungkin bisa memetakannya.
Jadi, tulisan Arif B. Prasetya di Jawa Pos yang berlambar ”Jawa Timur Negeri Puisi” itu barangkali semata untuk hajatan Salihara yang sifatnya even. Alasan Arif memilih enam sastrawan Jatim mutakhir itu: ”Karya mereka saya nilai representatif untuk menampilkan sketsa perkembangan sastra Indonesia di Jawa Timur kiwari. Namun, selain soal kemutakhiran belaka, perkara intensitas kreatif, pencapaian estetik, dan kematangan pengucapan menjadi poin penting yang menentukan terpilihnya mereka sebagai wakil Jawa Timur di forum ini.”
Namanya juga kendurenan, alasan Arif tersebut sah-sah saja. Dan, W. Haryanto tak perlu kobongan jenggot, malah tanggapannya agak melenceng ke wilayah problem internal DKJT. Ini makin bikin panas atau dia sengaja menyoal ketidakbecusan lembaga tersebut. Sebagai kritik, itu baik dan korektif. Tapi, kritik yang dipersepsi negatif bisa jadi ”kompor mbleduk”. Ini angin (isu-isu sensitif) yang sengaja diembuskan atau berembus sendiri? Ataukah justru dia hendak menggelontorkan ”perang” TUK vs sastra Jatim? Wah, bisa jadi perang jilid kedua antar ”Boemipoetra” Saut Situmorang melawan ”TUKulisme” ini!
Lamunan Pemetaan Sastra Jatim
Perseliweran dialektika sastra di wilayah luar kekaryaan di Jatim nyata-nyata menjadi penyakit tersendiri yang juga mengimbas pada dangkalnya sejumlah tampilan wacana kesastraan atau even sastra yang digelar DKJT dan lembaga-lembaga kampus terkait sebagai jejaringnya. Misalnya, diskusi pada 20 Juli lalu di kampus Unair yang menggelindingkan tema Arah dan Perkembangan Sastra Jawa Timur. Tiga penelaah dihadirkan: Afrizal Malna (Geopolitik Sastra Jawa Timur: Identitas dan Tubuh yang Dilepaskan dari Bahasa), Tjahjono Widijanto (Meraba-raba Arah Perkembangan Warna Estetika Puisi Jawa Timur), dan Nu’man Zeus Anggara (Sekali Lagi Masa Depan Sastra Jawa Timur). Coba Anda cermati tema dan dua judul dari dua pengulas terakhir. Terkesan genit dan memang paparannya sebagaimana esai sastra pada umumnya yang sekadar referensial, bukan hasil riset. Dari tema dan judul demikian, seakan-akan sastra Jatim sangat mendesak dibeberkan petanya hingga perlu peramal dan diramal-ramalkan! Seperti ada penyakit ganas berbentuk ”watak anak jajahan” dan ”gampang amuk” yang teramat ”halus” yang diwariskan Untung Suropati dan Trunojoyo dalam melawan Kompeni. Di sela-sela obrolan seusai diskusi itu, Afrizal sambil menyupiti pangsitnya sempat bertanya kepada saya, ”Tadi diskusinya kok nggak bunyi ya?”
Surabaya ”Sisifus Gila”
Beberapa penggawa sastra Jatim seolah menanggung beban psikologis yang akut, latah, dan kekanak-kanakan (melebihi Sisifus gila) yang dihajar kalut bahwa diri mereka dan kelokalan ”Surabaya”-nya itu suram ditilap zaman dan khawatir tak mendapat tempat dalam sejarah sastra Indonesia. Istilah ”berpikir ala Jakarta” yang dialamatkan W. Haryanto kepada sejumlah orang yang disasarnya juga mengindikasikan bahwa model karya-karya mereka yang berbau-bau (tapi W menyebutnya dengan ”menjiplak”) Goenawan Muhammad, Sitok Srengenge, dan Sapardi Djoko Damono. Pola pikir penulis puisi yang terjangkiti sindrom ”anak jajahan”, minder tapi narsis, serta mengidap chauvinisme parah terlihat pada penyair A.F. Tuasikal. Dia menulis esai yang dipajang di Facebook-nya pada pertengahan Juli ini: ”Surabaya Kota tanpa Penyair”.
Di awal tulisan tersebut, Tuasikal menulis begini: ”Kita tahu bahwa Surabaya adalah kota terbesar kedua setelah Jakarta di negeri tercinta Republik Indonesia ini. Tapi, kini apalah arti sebuah kota besar bila tanpa atau tak ada penyairnya yang menjaga tradisi dan kekhasan kotanya. Yang saya maksudkan di sini bahwa Kota Surabaya kini hanya melahirkan para penyair dari luar kota, tidak melahirkan penyair dari kotanya sendiri.”
Jelas, dia tidak ngomong soal karya, tapi tentang tanah, urbanisasi, lapangan kerja, godaan gemerlap kota, krisis identitas, yang pastinya ahistoris dan tidak menilik Kota Surabaya sebagai ‘’sejarah sosial-politik yang terus bergerak”. Padahal, dia penyair asal Mojokerto. Namun, esainya tersebut jadi ”kue gurih” yang dikerubuti hingga mencapai seratusan penanggap: ada Nuruddin Asyhadie, Ragil Sukriwul, W. Haryanto, Saut Situmorang, Umar Fauzi Ballah, Sihar Ramses Simatupang, Halim H.D., Thendra Malako Sutan, Mashuri Alhamdulillah, Diana A.V. Sasa, Imam Muhtarom, dan lain-lain. Jadi, aneh bukan si Tuasikal ini?
Tuasikal juga menyebut bahwa, ”penyair-penyair yang terlahir di Surabaya kini cenderung pragmatis terhadap mainstream yang berbiak di Jakarta.” Begitu besar persoalan yang mengerami hidupnya, dan ini akan memerosotkan kerja kreatifnya. Rata-rata para penanggap itu memang menyerang ”Jakarta”. Gundukan beban ini makin mengawang-awang. Isu dan persoalan-persoalan kota, perubahannya, gerak pembangunannya, juga memengaruhi diri para penyair Jatim. Komentar Halim H.D. di esai Tuasikal itu cukup mengena: ”Surabaya, kota kedua terbesar di Nusantara. Jatim, provinsi terbesar di Nusantara. Surabaya memiliki gempita kepahlawanan. Surabaya serta Jatim memiliki sorak sorai ”kebudayaan arek”. Jatim juga menjadi populasi terbesar kaum Nahdliyin…. dan Jatim juga selalu menepuk sebagai wilayah di mana Majapahit menjadi miliknya. Dari Jatim juga ada suara tentang kebudayaan panji sebagai miliknya. Begitu banyak beban nilai dan sejarah bagi Surabaya dan Jatim. Aneh bin ajaib, kenapa pula pemetaan teater, sastra, selalu saja meminta pihak lain untuk memberikan validitasnya.”
Dinamika sastra kita, dalam hal ini di Jatim, mengalami percepatan yang luar biasa hingga kuasa menginstruksi wilayah privasi beserta eksesnya. Media Facebook dan yang sejenisnya menjelma menjadi medan gagasan, bahkan yang bermuatan ideologis, mulai ”gosip sastra” yang remeh-temeh, caci-makian, obral aib, proyek pemetaan sastra yang sekadar ”upacara”, hingga perang antarkubu sastra Jatim dengan hegemoni sastra Jakarta di atas.
Selamat merayakannya! (*)
*) Cerpenis dan pegiat Komunitas Lembah Pring Jombang
Tidak ada komentar:
Posting Komentar